Jerman tercatat sebagai eksportir sampah plastik terbesar di dunia pada 2025 dengan mengirimkan lebih dari 810.000 ton ke luar negeri. Data ini berdasarkan analisis perdagangan yang dilakukan untuk The Guardian.
Menurut analisis oleh Watershed Investigations dan Basel Action Network, Inggris berada di posisi kedua. Negara tersebut mengekspor lebih dari 675.000 ton sampah plastik—angka tertinggi dalam delapan tahun terakhir—yang setara dengan sekitar 127.000 kontainer pengiriman.
Sebagian besar sampah plastik tersebut dikirim ke Turki, disusul oleh Malaysia, sementara Indonesia juga merupakan salah satu tujuan rutin. Berbagai investigasi sebelumnya telah mengaitkan industri daur ulang plastik di negara-negara tersebut dengan kerusakan lingkungan, pembuangan ilegal, pembakaran, serta pelanggaran ketenagakerjaan.
Sedat Gundogdu, seorang ahli biologi laut asal Turki yang meneliti polusi plastik, mengatakan, "Pantai Mediterania Turki adalah pantai paling tercemar di seluruh Mediterania karena sampah plastik dari pabrik daur ulang. Ada begitu banyak mikroplastik—kadang orang bahkan tidak bisa turun ke laut karena banyaknya limbah."
Negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan China mengekspor lebih sedikit sampah plastik karena sebagian besar ditangani di dalam negeri melalui tempat pembuangan akhir, insinerasi, atau daur ulang. Selain itu, mereka tidak menghadapi tekanan target daur ulang seperti di Eropa dan Inggris, di mana ekspor dapat dihitung sebagai bagian dari capaian daur ulang resmi.
AS mengekspor 385.000 ton pada 2025, menjadikannya eksportir terbesar kelima di dunia. Sementara itu, pada 2024, China berada di peringkat ke-18 sebagai eksportir.
Uni Eropa telah menyepakati larangan ekspor sampah plastik ke negara-negara di luar kelompok OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), yang mayoritas merupakan negara maju, yang akan berlaku mulai November 2026. Namun, hingga saat ini, setengah dari sampah tersebut masih dikirim ke negara-negara tersebut. Sisanya sebagian besar dikirim ke Turki, yang kini menjadi penerima terbesar sampah plastik dari Eropa.
Menjelang pemberlakuan larangan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa seluruh ekspor akan dialihkan ke negara-negara berkembang anggota OECD seperti Turki, serta ke wilayah Eropa Timur yang kapasitas pengelolaan limbahnya terbatas.
Di Turki sendiri, infrastruktur pengelolaan limbah sudah kewalahan.
"Negara ini menghasilkan 3,3 juta ton sampah plastik domestik, yang jumlahnya lebih dari dua kali kapasitas daur ulang kami," tutur Gundogdu.
Sara Matthieu, anggota Parlemen Eropa dari kelompok Greens/European Free Alliance, menyebut larangan ekspor yang akan datang sebagai momen penting. Ia mengatakan Eropa mulai bertanggung jawab atas limbahnya sendiri. Namun, ia menyatakan bahwa akibat serangan terhadap kebijakan hijau oleh kelompok konservatif dan sayap kanan jauh, kapasitas daur ulang domestik Uni Eropa telah berkurang sebesar 1 juta ton dalam beberapa tahun terakhir.
"Masalah utama adalah plastik baru masih jauh lebih murah dibandingkan bahan daur ulang dan pakai ulang. Kita sudah lama mengetahui kegagalan pasar ini, tetapi Komisi Eropa sebagian besar tidak mengambil langkah untuk mengatasi akar permasalahan," tegas Matthieu.
Seorang juru bicara Komisi Eropa mengungkapkan, "Dalam satu dekade terakhir, perdagangan sampah plastik yang tidak terkendali meningkat, merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Aturan ekspor sampah plastik telah diperketat dalam regulasi baru pengiriman limbah, termasuk larangan ekspor ke negara non-OECD mulai 21 November 2026. Kebijakan ini mencakup sekitar setengah juta ton sampah plastik."
Ia menambahkan bahwa pada Desember 2025, Komisi Eropa mengadopsi paket kebijakan baru untuk mendorong ekonomi sirkular dan memperkuat daur ulang plastik di Eropa. Target kandungan bahan daur ulang, seperti dalam direktif plastik sekali pakai, juga disebut mendukung industri plastik Uni Eropa.
Inggris memiliki komitmen serupa untuk melarang ekspor ke negara non-OECD yang tertuang dalam Environment Act 2021, namun kebijakan tersebut masih dalam tahap konsultasi. Pada 2025, sekitar seperlima ekspor sampah plastik Inggris masih dikirim ke negara non-OECD, dengan pengiriman ke Malaysia—yang kini menjadi tujuan terbesar ketiga Inggris—meningkat hampir 60 persen sejak 2024.
Pua Lay Peng, seorang aktivis Malaysia yang mengampanyekan dampak masuknya sampah plastik asing, mengatakan, "Ini adalah kolonialisme limbah."
Inggris dilaporkan tengah memperketat aturan ekspor limbah dan sistem daur ulang, dengan reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan menindak pengiriman ilegal plastik yang tidak dapat didaur ulang. Eksportir dan pelaku daur ulang kini diwajibkan mendaftar serta memberikan bukti penanganan limbah. Selain itu, sistem pelacakan digital yang akan diberlakukan tahun ini mewajibkan pencatatan pergerakan limbah secara elektronik.
Meski para aktivis lingkungan menyambut baik langkah tersebut, mereka menilai kebijakan ini belum cukup dan tidak menyentuh akar persoalan.
Amy Youngman, spesialis kebijakan hukum dari Environmental Investigation Agency, menggarisbawahi, "Selama kita terus memproduksi plastik dalam jumlah sebesar ini, limbah akan tetap dialihkan ke negara OECD seperti Turki dan meningkatkan insinerasi di Eropa serta Inggris."
Ia menambahkan kekhawatiran bahwa Inggris bisa menjadi tujuan baru bagi sampah plastik Uni Eropa.
"Kekhawatiran kami lainnya adalah akan terjadi peningkatan ekspor dari Uni Eropa ke Inggris, yang kemudian dapat mengekspor ulang ke negara ketiga, termasuk negara non-OECD seperti Malaysia. Otoritas penegak hukum berusaha mencegah hal ini, tetapi Inggris memerlukan perubahan kebijakan yang lebih signifikan untuk mengatasinya secara menyeluruh," kata Youngman.
Seorang juru bicara Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris mengatakan, "Ekspor limbah tunduk pada kontrol ketat dan kami saat ini sedang meninjau data terkait penanganan sampah plastik di luar negeri untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara tepat."
"Kami menyadari perlunya upaya lebih besar untuk menggunakan kembali, mengurangi, dan mendaur ulang sumber daya kami. Rencana pertumbuhan ekonomi sirkular kami akan menjelaskan bagaimana kami akan mewujudkan sistem yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada ekspor sampah plastik," imbuhnya.
Kembali ke Beranda
25 May 2026
Sumber Referensi